Asas asas pelayanan publik pdf

May 19, 2015 · Free Powerpoint Templates Page 10 UU No. 25/2009 Tujuan: a. terwujudnya batasan & hubungan yg jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban & kewenangan seluruh pihak yg terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yg layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yg baik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pelayanan Publik 1. Konsep ...

SKRIPSI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL …

Prinsip dan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik ... Prinsip dan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Merujuk pada sejumlah tinjauan teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela (2008: 6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari: SKRIPSI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL … penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Lijan Poltak Sinambela, pelayanan publik menjadi persoalan GOOD GOVERNANCE DAN PELAYANAN PUBLIK Mampu memahami, menjelaskan dan menerapan Asas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 4. Mampu memahami hal -hal yang terkandung dalam konsep Konflik Kepentingan . 5. Mampu memahami dan menjelaskan hal -hal yang terkait dalam konsep Gratifikasi. 6. Mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan LHKPN. Good Governance dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Pemerintah.net

Pelayanan Publik: Pengertian, Karakteristik, Hingga ... Jul 13, 2019 · Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain; Asas Pelayanan Publik. Adapun asas pelayanan publik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu: 1. Kepentingan umum. 2. Kepastian hukum. 3. Kesamaan hak. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Keprofesionalan. 6. Partisipatif. 7. Persamaan perlakuan Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui ... Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan … Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan ... Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia Yeremias T. Keban *) Purwadaminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, TEORI ADMINISTRASI PUBLIK PENGANTAR Pengertian Teori ...

tentang Pelayanan Publik yang mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan setelah dipaparkan hasil penelitian dan kajian serta teridentifikasi praktek-praktek tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak dalam kebijakan pelayanan administrasi penanaman modal di Daerah II. LANDASAN TEORI A. Teori Tentang Pelayanan prinsip, asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Ciri-ciri Pelayanan Publik Ciri-ciri pelayanan publik yang baik, dalam hal ini pelayanan bank, menurut Azas Pelayanan Publik Jul 10, 2015 · Asas Pelayanan Publik Asas Pelayanan publik meliputi : a. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. b. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-perundangan. c. Kondisional

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …

“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas … Materi Pelayanan Publik : Prinsip Pelayanan Publik Menurut ... Materi Pelayanan Publik : Prinsip Pelayanan Publik Menurut Para Ahli, Materi Pelayanan Publik yang berisikan dengan Prinsip Pelayanan Publik Menurut Para Ahli, Prinsip-prinsip Pelayanan Publik, definisi prinsip pelayanan publik, teoriprinsip pelayanan publik, administrasi negara,enam prinsip-prinsip pelayanan publik Rainday Affairs: Asas-asas Hukum Pelayanan Kesehatan Apr 10, 2012 · Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian berlakunya asas keseimbangan di dalam pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. Pelayanan Publik Sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang ... Nov 06, 2012 · (Post : Pelayanan Publik Sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ). Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).


bldk.mahkamahagung.go.id

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) AAUPB adalah pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahannya yang berupa keputusan-keputusan tidak menjadi bulanan-bulanan di peradilan, khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan-keputusannya selalu digugat oleh orang/badan hukum perdata. Menurut Para Ahli: VAN DER BURG dan GJM.

dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; PRESIDEN

Leave a Reply